Kebijakan Kebijakan pada Masa Orde Baru

Kebijakan-Kebijakan pada Masa Orde Baru


A. KEBIJAKAN POLITIK DALAM NEGERI ORDE BARU

1. Demonstrasi yang dilakukan menurut Tritura benar-benar direalisasikan oleh pemerintah Orde Baru dengan mengambil kebijakan membubarkan PKI dan ormas-ormasnya,bahkan melarang ideologi komunis berkembang di Indonesia.
2. Kebijakan dalam negeri pemerintah Orde Baru :

• Membubarkan dan melarang PKI dan Ormas-ormasnya
• mengadakan pemilu sebanyak 6 kali
• mengdakan fusi ( penggabungan partai politik ), hanya menjadi partai 3 partai yaitu :PPP,Golkar dan PDI.
• Menjadikan Pancasila sebagai asal tunggal
• Melaksanakan penataran P4 untuk menyamakan persepsi tentang Pancasila
• Melaksanakan konsep Dwi Fungsi ABRI, yang mana ABRI memiliki peran ganda yaitu sebagai kekuatan sosial politik dan kekuatan pertahanan atau hankam.
• Pemerintah Orde Baru cenderung bersifat sentralistik / memusat dan otoriter / kekuasaan Presiden sangat kuat.

B. KEBIJAKAN EKONOMI ORDE BARU

1. Orde Baru sering disebut Orde Pembangunan bahkan Presiden Suharto mendapat gelar Bapak Pembangunan.Masa Orde Baru benar-benar periode yang identik dengan progam-progam pembangunan diantaranya melaksanakan pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan,bahkan selama Orde Baru pemerintah menanamkan cabinet pembangunan.
2. Tujuan pembangunan nasional masa Orde Baru adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur,materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. Tahap pembangunan Orde Baru meliputi :pembangunan jangka panjang (25 tahun ) dan pembangunan jangka pendek ( 5 tahun ) atau pelita.
4. Pembangunan Orde Baru bertumpu pada trilogi Pembangunan :

• Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
• Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
• Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

     5. Keberhasilan pembangunan Orde Baru salah satunya adalah penghargaan yang diberikan oleh             FAO tahun 1984 atas keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras.

C. KEBIJAKAN LUAR NEGERI ORDE BARU

1. Orde Baru berusaha memperbaiki kebijakan Orde Lama yang cenderung memihak blok timur atau komunis.Orde Baru mengambil kebijakan yang terkenal dengan nama politik luar negeri bebas aktif.
2. Tindakan pemerintah Orde Baru berkaitan dengan kebijakan luar negeri sebagai berikut :

• Indonesia kembali menjadi anggota PBB,tanggal 28 September 1966,menjadi anggota yang ke-60.
• Normalisasi hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia,penandatanganan Jakarta Accord, tanggal 11 Agustus 1966.
• Ikut serta mendirikan ASEAN / perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, tanggal 8 Agustus 1967 dikenal dengan nama Deklarasi Bangkok.
• Indonesia ikut serta dalam berbagai organisasi internasional diantaranya ; OPEC, OKI, APEC.
• Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia tahun 1976, meskipun kemudian pada masa reformasi tahun 1999 melalui jajak pendapatan Timor Timur secara resmi keluar dari NKRI, sebagai negara merdeka saat ini bernama Timor Leste.

D. PROGAM REVOLUSI HIJAU ORDE BARU

1. Revolusi Hijau adalah revolusi produk pertanian khususnya pangan dengan melibatkan penelitian dan teknologi sehingga bisa melipatgandakan hasil pertanian yang dilakukan untuk mengantisipasi bahaya kelaparan.
2. Metode Revolusi Hijau di Indonesia meliputi :

• Ekstensifikasi Pertanian : perluasan lahan pertanian.
• Intensifikasi Pertanian : penggunaan bibit unggul, pupuk kimia, perbaikan saluran irigasi dan pemberantasan hama dengan pestisida.
• diversifikasi Pertanian : penganekaragaman tanaman pertanian dalam satu lahan.
• Mekanisasi Pertanian : penggunaan alat-alat modern dalam bidang pertanian.

     3. IPB (Institur Pertanian Bogor ) memperkenalkan 5 teknik pertanian yang disebut Pancausaha Tani meliputi :

• Pemupukan yang teratur
• Pemberantasan hama secara intensif
• pemilihan bibit unggul
• Pengolahan tanah yang baik
• Pengairan atau irigasi